Friday 22 March 2013

lecture on environmental policy


Mengapa diperlukan kebijakan lingkungan?


Mengapa diperlukan sebuah kebijakan? Ini berarti ada sesuatu permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti kebijakan penanggulangan bencana berarti terjadi suatu bencana yang harus dicarikan cara penyelesaiannya. Demikian pula dengan kebijakan lingkungan berarti ada permasalahan lingkungan yang harus ditangani. Oleh karena itu untuk membuat suatu kebijakan agar tepat sasaran, maka harus diketahui dahulu permasalahannya
            Masa yang lalu, lingkungan alam tidak dimasukkan dalam tema penting dalam pembuatan kebijakan, karena lingkungan alam dianggap jumlahnya tidak terhingga. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan individu bahwa:
  1. adopsi pelestarian lingkungan sebagai ukuran yang mengurangi keuntungan atau menambah biaya mereka.
  2. Lingkungan alam adalah barang yang bebas, karena hak milik tidak dapat didefinisikan dengan jelas.
Saat ini sangat perlu dibuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan masalah lingkungan karena berkaitan dengan pertimbangan moneter dan non moneter.

Kebijakan  lingkungan yang mempengaruhi pertimbangan moneter.
            Dengan adanya anggapan pada perusahaan dan individu bahwa pelestarian lingkungan merupakan beban dan merupakan suatu kegiatan yang dianggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu harus dicari instrumen kebijakan yang dapat menyangkal pendapat tersebut. Untuk saat ini instrumen  kebijakan yang ada merupakan seperangkat insentif yang berhubungan dengan pendapatan. Perangkat insentif yang berlaku ditujukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan dalam banyak hal tentunya ini tidak konsisten dengan tujuan memulihkan atau memelihara kualitas lingkungan. Contohnya, perusahaan pertambangan mendapatkan insentif pajak yang rendah sedangkan petani mendapat subsidi sarana produksi pertanian untuk meningkatkan produksi. Namun pada kenyataan di lapangan, perusahaan penambangan akan mengeksploitasi lahan dan hutan untuk meningkatkan produksinya, sehingga ekosistem lingkungan alam menjadi rusak. 

Di sektor pertanian pemberian subsidi sarana produksi pertanian terutama subsidi pupuk yang meningkatkan pemakaian pupuk akan menimbulkan masalah degradasi tanah.. Dari contoh ini terlihat bahwa sebagian besar insentif yang berhubungan dengan pendapatan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuihan ekonomi secara tidak sengaja justru menimbulkan degradasi lingkungan. Untuk itu perlu dikaji kembali pertimbangan moneter yang berpengaruh pada seluruh aspek tujuan nasional, termasuk kualitas lingkungan.
            Ada beberapa kebijakan moneter yang memperhitungkan unsur lingkungan yaitu:
  1. Penataan silang.
Prinsip penataan silang sangat penting untuk kebijakan di sektor pertanian yaitu hanya petani yang dapat mempertahankan standar konservasi tanah dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam program umum bantuan pertanian yang dapat memperoleh keuntungan atau pendapatn yang lebih tinggi. Sedang untuk perusahaan, hanya perusahaan yang melakukan pemeliharaan lingkungan yaitu yang mengurangi emisi gas buang yang mendapatkan subsidi atau konsesi pajak untuk pengembangan produksinya. Ini berarti bahwa harus didefinisikan dengan jelas mengenai standar lingkungan untuk berbagai aktivitas ekonomi.

       b. Rente sumber daya alam
           Dalam hal ini instrumen yang dapat diterapkan adalah  sistem perpajakan, terutama yang berhubungan dengan dengan pengambilam sumber-sumber alam. Para pakar ekonomi menyatakan bahwa pajak yang dikenakan pada penggalian sumber daya alam harus sebanding dengan rente ekonominya (economic rent), yang merupakan jumlah rente perbedaan (differential rent)  dan rente kelangkaan (scarcity rent). Differential rent adalah perbedaan antara harga sumber dengan marjinal dari penggalian. Scarcity rent adalah pembayaran tambahan yang harus dilakukan pada saat marginal user cost dimasukkan dalam komponen biaya. Untuk memperjelas dapat diterangkan dengan gambar di bawah ini.
       



Gambar 1 Ilustrasi rente ekonomi dari ekstraksi sumber

           Dalam gambar dijelaskan bahwa jika marginal user cost dimasukkan dalam komponen biaya, maka kita akan membayar differential rent sebesar area OPA dan scarcity rent sebesr area PP*CE pada gambar 1. Dengan memasukkan  scarcity rent ini maka akan mengurangi penggalian. Apabila akan dikenakan beban pajak yang berada pada posisi economic rent dan scarcity rent maka akan mengakibatkan perilaku produksi yang menjaga lingkungan.

  1. Pajak penalti
                  Sistem ini dibuat untuk mencegah penggunaan sumber alam sebagai convenient dumping ground for wastes. Pada Gambar 2 diterangkan bahwa sumbu horizontal menunjukkan kuantitas polusi dari kiri ke kanan dan jumlah pengendalian polusi dari kanan ke kiri. Kurva biaya biaya marjinal pengendalian pencemaran (MBP) menunjukkan sejumlah kenaikkan polusi yang juga meningkat. Biaya social marjinal karena pencemaran (MBS) menjelaskan kerusakan akakibat polusi, termasuk keuntungan dari kenikmatan atau fasilitas lingkungan yang harus dikorbankan. Dari gambar tersebut menunjukkan kerangka bahwa tingkat optimal yang bias ditolerir dari polusi adalah sebesar OQ dan pajak yang harus ditanggung perusahaan sebesar PT.Besaran pajak iniu menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan membuat pencemaran diatas OQ. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, meningkatnya pencemaran air dan udara menunjukkan bahwa ukuran pajak penalty belum cukup tinggi. Kenyataannya masih banyak industri yang membuang limbahnya yang termasuk dalam kategori B3 ke lautan. 






 Gambar 2 Pajak penalti terhadap pencemaran
     
Demkian juga untuk rumah tangga, banyak keluarga terutama di kota besar yang mempunyai mobil lebih dari satu yang jelas menambah polusi udara. Namun untuk kepemilikan mobil ke dua dan seterusnya tidak dikenakan pajak pinalti.

  1. Insentif untuk teknologi hemat polusi
Ada pemikiran bahwa sebaiknya pajak pinalti dikombinasikan dengan sistem insentif untuk menghasilkan teknologi yang dapat mengurangi polusi. Insentif ini dapat membalikan efek regresif yang diakibatkan oleh pajak pinalti. Misalnya, gerakan menuju pemanfaatan energi matahari sangat mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk Indonesia yang masih fokus pada produksi produk primer, hal ini sangat menguntungkan jika mengembangkan teknologi untuk alat pertanian dan mineral untuk diekspor. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penggalian batu bara dari bawah tanah menyebabkan gangguan ekologi yang berarti pembakaran batu bara menyebabkan polusi udara sehingga menyebabkan emisi rumah kaca. Oleh karena penting sekali menerapkan sistem insentif yang sesuai guna untuk mengalihkan penggunaan sumber yang mengakibatkan polusi menuju kegiatan yang lebih berwawasan lingkungan. Salah satu kegiatan yang patut diberikan insentif yaitu kegiuatan daur ulang, karena akan mengurangi pemanfaatan sumber alam untuk produksi. Contohnya, untuk industri gelas, akan mengurangi penambangan pasir sebagai bahan baku, Daur ulang kertas, jelas akan mengurangi penggunaan kayu untuk bahan pulp. Oleh karena itu pertimbangan dalam kebijakan ini adalah:
    1. Harus ada penentuan antara insentif untuk produksi dengan ketaatan pada standar lingkungan
    2. Pajak atas penggalian sumber harus memasukkan rente ekonomi dan rente kelangkaan ya g ditujukan untuk masyarakat.
    3. Ukuran pajak penalti atau polusi harus cukup besar guna meyakjinkan bahwa emisi masih dalanm tingkat yang secara ekologis bias ditolerir
    4. Seperangkat insentif harus diadakan untuk menunjang kegiatan pengurangan polusi.

Sedangkan kebijakan yang mempengaruhi pertimbangan non moneter yang secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan  meliputi:

a.      Pemilikan dan hak milik
Tidak adanya atau terbatasnya kepemilikan kepemilikan sering menjadi hambatan untuk upaya pelestarian lingkungan, seperti tidak adanya pemilik dari suatu sungaiatau pantai menyebabkan banyak perusahaan dan masyarakat yang membuang limbahnya ke badan sungai atu pantai. Mengapa? Sebab seluruh badan sungai dan pantai adalah bebas akses untuk kepentingan bersama, sehingga setiap individu akan akan memaksimumkan utilitasnya sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Alternatif pemecahannya adalah memberikan hak kepemilikan secara kolektif kepada penggunanya dengan argumentasi bahwa apabila sumber-simber dimiliki secara kolektif maka pemiliknya akan menghindari pemanfaatan yang diskriminatif. Contoh yang nyata adalah pada pemanfaatan hutan dan lahan pertanian yang dapat berkelanjutan, sebab kepemilikannya didefinisikan secara spesifik dan jelas serta aturan-atuyran pemanfaatannya ditetapkan dengan jelas pula. Misalnya di Bali masih banyak lahan yang dikelola bersama berdasarkan awig-awig (peraturan secara tradisional) sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun ada juga pemberian hak kepemilikan yang tidak dapat menjaga kelesatariannya, yaitu pada pemberian hak penggunaan hutan dalam jangka waktu lama (sekitar dua puluh tahunan)/ Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian akan keberlanjutan hak pengelolaansehingga timbul keengganan untuk melakukan upaya pelestarian.

        b. Pendidikan
             Sebenarnya hubungan antara pendidikan dan penggunaan praktik manajemen yang berwawasan lingkungan adalah mutlak, apalagi dalam sektor pertanian. Seperti di Amerika Serikat dan Australia, menunjukkan bahwa para petani yang menggunakan rambu-rambu konservasi tanah dan air adalah mereka ysng memiliki pendidikan. Pendidikan sebenarnya bertujuan untuk menambah pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah pola sikap terhadap permasalahan lingkungan. Perubahan sikap ini sangat penting baik pada Negara maju maupun pada Negara sedang berkembang. Pada Negara maju diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan standar hidupnya, sedangkan pada Negara berkembang untuk mencapai standar hidup seperti Negara maju.
c. Tekanan penduduk
      Terdapat bukti bahwa penebangan hutan secara terus menerus dan penggunaan   lahan kritis yang semakin meningkat disebabkan oleh cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan pengendalian tekanan penduduk sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan lebih relevan  diterapkan di negara dunia ke tiga dibandingkan dengan di negara maju. Banyak ahli berpendapat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah akibat dari kemiskinan. Sehingga untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk langkah kebijakan yang harus dilaksanakan adalah mengurangi kemiskinan. Sedang langkah efektif pengurangan jumlah penduduk adalah dengan keluarga berencana, namun hal ini harus dibarengi dengan peningkatan pendidikan masyarakat. Selain itu harus pula dilakukan desentralisasi, yaitu aktivitas pergerakan tertentu menjauhi pusat kota metropolitan menuju ke daerah-daerah. Sehingga permasalahan lingkungan yang cenderung terjadi di kota besar seperti banjir, kekumuhan dan permasalahan lainnya dapat dikurangi.

Penyebab pencemaran air


Fakta tentang air


Setelah kita menonton video ini semestinya kita bijak dengan air. Jangan mubazir, jangan malas berempati dan bersimpati dengan mereka yang tidak ada air.

CHANGE AT THE TOP OF THE WORLD


Marked by towering glaciers and vast expanses of tundra and open sea, the astonishing Arctic landscape exudes a feeling of immense power. But the region's ecosystem is actually one of the most fragile, and it is facing quick deterioration from man-made intrusions such as mining, oil drilling, and pollution - as well as global warming. Journey with explore to meet the region's people and find out how these issues are affecting their time-honored way of life.

 Ditandai dengan gletser menjulang dan hamparan luas tundra dan laut terbuka, lanskap Arktik menakjubkan memancarkan perasaan kekuasaan yang besar. Tapi ekosistem daerah sebenarnya adalah salah satu yang paling rapuh, dan ini menghadapi penurunan cepat dari gangguan  buatan manusia  seperti pertambangan, pengeboran minyak, dan polusi - serta pemanasan global. Perjalanan dengan mengeksplorasi untuk bertemu orang-orang di kawasan itu dan mencari tahu bagaimana masalah ini mempengaruhi  cara hidup mereka.

Thursday 21 March 2013

Rumah panen hujan/rainfall harvesting house


Sebagai pemerhati, praktisi atau pecinta lingkungan akan sangat ideal jika kita berbuat untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar kita. Video ini merupakan manifestasi dari usaha terpadu, preventif dan berorientasi kepada proses dan produk dalam membangun ruang untuk tempat tinggal yang tidak saja asri, sehat tetapi juga rama lingkungan.

Bagaimana mewujudkan rumah yang asri? Pertama yang dilakukan adalah penataan ruang. Tapak tanah untuk pembangunan rumah ini meliputi lahan dengan panjang 60 m dan lebar 24 m. Pada bagian timur tapak digali dengan ukuran 30 m x 10 m lalu galiannya ditimbunkan pada bagian lain di bagian barat dan selatan. Galian kolam itu dilakukan dengan tenaga manusia dalam rangka memberikan penghasilan kepada penduduk setempat. Rata-rata kedalaman galian berkisar antara 2,5 sampai 3 m. Tanah galian ini mencapai volume sekitar 1000 m3, jumlah yang pantastik untuk menaikkan ketinggian di semua bagian lain dari tapak calon rumah.

Kedua, Setelah ruang tertata - ada untuk tapak rumah (di bagian barat), ada untuk kolam, ada untuk parkir, ada untuk lahan terbuka hijau dan lain-lain. Tapak proyek untuk pembangunan rumah ini selanjutnya diberakan (dibiarkan) 3 hingga 4 tahun. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya tanah galian sudah matang alias sudah mantap untuk dibangun (padat), racunnya sudah hilang (tanah galian banyak senayawa-senyawa tidak sehat untuk tempat tinggal manusia maupun tanaman).

Ketiga, pembangunan rumah dimulai dengan pembuatan IMB (izin mendirikan bangunan) ke Dinas Tata Kota, mencari dana untuk membangun dan sebagainya. Pembuatan IMB dibuat satu paket dengan pengurusan PBB (pajak bumi dan bangunan) yang juga merupakan persyaratan untuk membuat sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sertifikat tanah rupanya penting untuk mengajukan dana pinjaman di bank Sumsel Syariah palembang. Tidak ada yang kebetulan. Saya meyakini semua adalah rekayasa Allah.

Keempat, pembangunan rumah dimulai dengan pembuatan DED (detail engineering design) rencana rumah termasuk rencana taman dan kolam. Alhamdulillah, setelah dirancang dan tersedia dana awal maka dimulailah pembangunan pondasi bangunan.

Untuk menghemat dana, saya tidak menyewa tukang yang profesional tetapi tukang yang biasa-biasa saja. Keuntungan dengan pendekatan ini adalah biaya lebih murah, tetapi kerugiannya adalah ada beberapa sisi dari segi teknologi tidak pas alias salah. Kesalahan yang sangat fatal misalnya struktur ruang kurang siku dll.

Dalam perjalanan saya selalu membawa tiga hal. Pertama, dengan agama hidup jadi TERARAH, denghan teknologi hidup jadi MURAH dan dengan seni hidup jadi INDAH. Pembangunan rumah yang saya beri judul "Rumah panen hujan" ini tidak murah, tidak mudah tetapi bisa dijangkau dan bisa dilaksanakan. Alhamdulillah.

Tahajud, dhuha, baca qur'an, sedekah dan dakwah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan menangis dalam berdoa baik siang maupun malam hari. Tidak lupa melakukan silaturtrahim dengan person to person serta menggunakan search di internet. Tidak tertinggal juga menyuruh anak bujang untuk mencari model rumah yang asri, sehat dan ramah lingkungan. Dengan begitu terasa sekali pertolongan Allah baik dalam perancangan rumah, mengarahkan tukang, mencari sumber-sumber penadanaan termasuk hutang dengan banyak pihak (panglong, bank dan sumber halal lainnya seperti jual tanah kapling, subhanallah). Prinsip ATM (amati, tiru dan modifikasi) digunakan dalam pembangunan rumah ini.

Pembangunan dilangsungkan secara bertahap. Setelah membangun pondasi, tukang diminta untuk tiarap (istirahat). Tak lama setelah itu tukang "merengek" lagi untuk "beguyur" nmelanjutkan pembangunan. Sayapun mengikuti keinginan tukang. Hitung-hitung mengabulkan harapan dan doa saudara seagama. Pelan tapi pasti setelah dua tahun bentuk rumah sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah kredit di Bank Sumsel Syariah disetujui, IMB keluar dan sertifikat tanahpun selesai. Subhanallah.

Sebelum finishing ditekankan kepada tukang agar memperhatikan fungsi atap untuk menampung air hujan, fungsi kolam renang untuk menampung sementara air hujan dan fungsi saluran untuk menyalurkan air hujan ke rencana penampungan dalam bentuk tangki air hujan, sumur resapan, kolam renang dan kolam ikan di halaman rumah.

MAIN RESEARCH QUESTION

Untuk mahasiswa  PPS Unsri  yang mengambil mata kuliah Kebijakan pengelolaan lingkungan dengan saya dan merupakan kandidat doktor lingkungan saya galakkan mereka untuk membuat tabel MRQ dalam setiap tugas penulisan ilmiah. Apa keuntungannya? MRQ menjadikan kita terarah dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan kita bangun dan hendak dicarikan jawabannya.

Kebijakan Perlindungan lingkungan


■ Prinsip Dasar

Ada satu aturan yang harus ditaatai oleh semua orang yang hidup di bumi ini, yah itu untuk melindungi air, tanah dan udara dari pencemaran supaya semua mahluk hidup di bumi bisa bertahan hidup.
Selain itu di dalam beberapa tahun terakhir ini manajemen bisnis yang ramah lingkungan menjadi sangat penting karena perubahaan iklim, pemanasan global dll.    Sebagai salah satu anggota dari Sumitomo Heavy Industries Group, kami, Sumitomo Heavy Industries Modern janji untuk melakukan kegiatan usaha dengan cara yang konstruktif melindungi lingkungan dan sumber daya, hidup berdampingan dengan komunitas sekitar dan memberikan kontibusi kepada perkembangan berkelanjutan untuk umat manusia dan masyarakat.

■ Kebijakan Dasar


  1. Mencegah polusi dengan mengamati hukum lingkungan dan peraturan pemerintah negara dan lokal, dan persyaratan yang diminta oleh kalangan industri, masyarakat, dll.
  2. Melakukan konservasi energi dan berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti CO2, sebagai sarana untuk mencegah perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia.
  3. Mengurangi limbah dalam kegiatan bisnis dan mempromosikan pemilahan sampah dan daur ulang.
  4. Upayakan untuk benar-benar menghilangkan hal sia-sia dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja dan operasi.
  5. Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan, melakukan audit lingkungan dan review secara berkala, dan berusaha untuk terus meningkatkan kegiatan dalam rangka mewujudkan kebijakan lingkungan.
  6. Berupaya untuk mendidik dan mencerahkan setiap karyawan dan individu sehingga untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang lingkungan dan memacu mereka untuk mengambil inisiatif sendiri untuk terlibat dengan kegiatan perlindungan lingkungan.
  7. Jadikan ini kebijakan lingkungan diketahui oleh semua karyawan dan entitas bekerja sama seperti pemasok, dan meminta pemahaman dan kerja sama dengan itu.
1 April 2011   Sumitomo Heavy Industries Modern, Ltd.

Apa itu kebijakan lingkungan?

Kebijakan lingkungan atau environmental policy adalah elemen dasar Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan menjadi payung penerapan dan penyempurnaan SML, dimana semua tindakan organisasi mengacu pada kebijakan lingkungan organisasi. Kebijakan Lingkungan merupakan penentu arah, prinsip, dan tindakan organisasi secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan strategik dan investasi sampai pelaksanaan operasional sehari-hari. 







 Kebijakan lingkungan merupakan elemen dasar SML dan menjadi payung penerapan dan penyempurnaan SML, dimana semua tindakan organisasi mengacu pada kebijakan lingkungan organisasi. Kebijakan Lingkungan merupakan penentu arah, prinsip, dan tindakan organisasi secara menyeluruh, dimulai sejak perencanaan strategik dan investasi sampai pelaksanaan operasional sehari-hari. 


Environmental policy is any [course of] action deliberately taken [or not taken] to manage human activities with a view to prevent, reduce, or mitigate harmful effects on nature and natural resources, and ensuring that man-made changes to the environment do not have harmful effects on humans (McCormick, 2001).










Pernyataan kebijakan lingkungan mencerminkan komitmen manajemen puncak organisasi (Presiden Direktur, Direktur Utama, Chief Executive Officer, dan sejenisnya) sebagai penanggungjawab tertinggi dalam organisasi. Komitmen manajemen puncak organisasi yang harus direfleksikan dalam Kebijakan Lingkungan agar memenuhi persyaratan standar SML ISO-14001, adalah:

  1. Menaati peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang dapat diterapkan;
  2. Mencegah pencemaran; dan
  3. Memperbaiki/menyempurnakan terus menerus kinerja manajemen dan kinerja lingkungan.
    Referensi:
 ^ McCormick, John (2001). Environmental Policy in the European Union. The European Series. Palgrave. p. 21.