Mengapa diperlukan kebijakan lingkungan?

Mengapa diperlukan sebuah kebijakan? Ini berarti ada sesuatu permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti kebijakan penanggulangan bencana berarti terjadi suatu bencana yang harus dicarikan cara penyelesaiannya. Demikian pula dengan kebijakan lingkungan berarti ada permasalahan lingkungan yang harus ditangani. Oleh karena itu untuk membuat suatu kebijakan agar tepat sasaran, maka harus diketahui dahulu permasalahannya

            Masa yang lalu, lingkungan alam tidak dimasukkan dalam tema penting dalam pembuatan kebijakan, karena lingkungan alam dianggap jumlahnya tidak terhingga. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan individu bahwa:

1. adopsi pelestarian lingkungan sebagai ukuran yang mengurangi keuntungan atau menambah biaya mereka.
2. Lingkungan alam adalah barang yang bebas, karena hak milik tidak dapat didefinisikan dengan jelas.

Saat ini sangat perlu dibuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan masalah lingkungan karena berkaitan dengan pertimbangan moneter dan non moneter.

Kebijakan  lingkungan yang mempengaruhi pertimbangan moneter.

            Dengan adanya anggapan pada perusahaan dan individu bahwa pelestarian lingkungan merupakan beban dan merupakan suatu kegiatan yang dianggap tidak menguntungkan. Oleh karena itu harus dicari instrumen kebijakan yang dapat menyangkal pendapat tersebut. Untuk saat ini instrumen  kebijakan yang ada merupakan seperangkat insentif yang berhubungan dengan pendapatan. Perangkat insentif yang berlaku ditujukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan dalam banyak hal tentunya ini tidak konsisten dengan tujuan memulihkan atau memelihara kualitas lingkungan. Contohnya, perusahaan pertambangan mendapatkan insentif pajak yang rendah sedangkan petani mendapat subsidi sarana produksi pertanian untuk meningkatkan produksi. Namun pada kenyataan di lapangan, perusahaan penambangan akan mengeksploitasi lahan dan hutan untuk meningkatkan produksinya, sehingga ekosistem lingkungan alam menjadi rusak. 

Di sektor pertanian pemberian subsidi sarana produksi pertanian terutama subsidi pupuk yang meningkatkan pemakaian pupuk akan menimbulkan masalah degradasi tanah.. Dari contoh ini terlihat bahwa sebagian besar insentif yang berhubungan dengan pendapatan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuihan ekonomi secara tidak sengaja justru menimbulkan degradasi lingkungan. Untuk itu perlu dikaji kembali pertimbangan moneter yang berpengaruh pada seluruh aspek tujuan nasional, termasuk kualitas lingkungan.

            Ada beberapa kebijakan moneter yang memperhitungkan unsur lingkungan yaitu:

1. Penataan silang.

Prinsip penataan silang sangat penting untuk kebijakan di sektor pertanian yaitu hanya petani yang dapat mempertahankan standar konservasi tanah dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam program umum bantuan pertanian yang dapat memperoleh keuntungan atau pendapatn yang lebih tinggi. Sedang untuk perusahaan, hanya perusahaan yang melakukan pemeliharaan lingkungan yaitu yang mengurangi emisi gas buang yang mendapatkan subsidi atau konsesi pajak untuk pengembangan produksinya. Ini berarti bahwa harus didefinisikan dengan jelas mengenai standar lingkungan untuk berbagai aktivitas ekonomi.

       b. Rente sumber daya alam

           Dalam hal ini instrumen yang dapat diterapkan adalah  sistem perpajakan, terutama yang berhubungan dengan dengan pengambilam sumber-sumber alam. Para pakar ekonomi menyatakan bahwa pajak yang dikenakan pada penggalian sumber daya alam harus sebanding dengan rente ekonominya (economic rent), yang merupakan jumlah rente perbedaan (differential rent)  dan rente kelangkaan (scarcity rent). Differential rent adalah perbedaan antara harga sumber dengan marjinal dari penggalian. Scarcity rent adalah pembayaran tambahan yang harus dilakukan pada saat marginal user cost dimasukkan dalam komponen biaya. Untuk memperjelas dapat diterangkan dengan gambar di bawah ini.

       

Gambar 1 Ilustrasi rente ekonomi dari ekstraksi sumber

           Dalam gambar dijelaskan bahwa jika marginal user cost dimasukkan dalam komponen biaya, maka kita akan membayar differential rent sebesar area OPA dan scarcity rent sebesr area PP*CE pada gambar 1. Dengan memasukkan  scarcity rent ini maka akan mengurangi penggalian. Apabila akan dikenakan beban pajak yang berada pada posisi economic rent dan scarcity rent maka akan mengakibatkan perilaku produksi yang menjaga lingkungan.

2. Pajak penalti

                  Sistem ini dibuat untuk mencegah penggunaan sumber alam sebagai convenient dumping ground for wastes. Pada Gambar 2 diterangkan bahwa sumbu horizontal menunjukkan kuantitas polusi dari kiri ke kanan dan jumlah pengendalian polusi dari kanan ke kiri. Kurva biaya biaya marjinal pengendalian pencemaran (MBP) menunjukkan sejumlah kenaikkan polusi yang juga meningkat. Biaya social marjinal karena pencemaran (MBS) menjelaskan kerusakan akakibat polusi, termasuk keuntungan dari kenikmatan atau fasilitas lingkungan yang harus dikorbankan. Dari gambar tersebut menunjukkan kerangka bahwa tingkat optimal yang bias ditolerir dari polusi adalah sebesar OQ dan pajak yang harus ditanggung perusahaan sebesar PT.Besaran pajak iniu menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan membuat pencemaran diatas OQ. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, meningkatnya pencemaran air dan udara menunjukkan bahwa ukuran pajak penalty belum cukup tinggi. Kenyataannya masih banyak industri yang membuang limbahnya yang termasuk dalam kategori B3 ke lautan. 

 Gambar 2 Pajak penalti terhadap pencemaran

     

Demkian juga untuk rumah tangga, banyak keluarga terutama di kota besar yang mempunyai mobil lebih dari satu yang jelas menambah polusi udara. Namun untuk kepemilikan mobil ke dua dan seterusnya tidak dikenakan pajak pinalti.

3. Insentif untuk teknologi hemat polusi

Ada pemikiran bahwa sebaiknya pajak pinalti dikombinasikan dengan sistem insentif untuk menghasilkan teknologi yang dapat mengurangi polusi. Insentif ini dapat membalikan efek regresif yang diakibatkan oleh pajak pinalti. Misalnya, gerakan menuju pemanfaatan energi matahari sangat mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk Indonesia yang masih fokus pada produksi produk primer, hal ini sangat menguntungkan jika mengembangkan teknologi untuk alat pertanian dan mineral untuk diekspor. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penggalian batu bara dari bawah tanah menyebabkan gangguan ekologi yang berarti pembakaran batu bara menyebabkan polusi udara sehingga menyebabkan emisi rumah kaca. Oleh karena penting sekali menerapkan sistem insentif yang sesuai guna untuk mengalihkan penggunaan sumber yang mengakibatkan polusi menuju kegiatan yang lebih berwawasan lingkungan. Salah satu kegiatan yang patut diberikan insentif yaitu kegiuatan daur ulang, karena akan mengurangi pemanfaatan sumber alam untuk produksi. Contohnya, untuk industri gelas, akan mengurangi penambangan pasir sebagai bahan baku, Daur ulang kertas, jelas akan mengurangi penggunaan kayu untuk bahan pulp. Oleh karena itu pertimbangan dalam kebijakan ini adalah:

1. Harus ada penentuan antara insentif untuk produksi dengan ketaatan pada standar lingkungan
2. Pajak atas penggalian sumber harus memasukkan rente ekonomi dan rente kelangkaan ya g ditujukan untuk masyarakat.
3. Ukuran pajak penalti atau polusi harus cukup besar guna meyakjinkan bahwa emisi masih dalanm tingkat yang secara ekologis bias ditolerir
4. Seperangkat insentif harus diadakan untuk menunjang kegiatan pengurangan polusi.

Sedangkan kebijakan yang mempengaruhi pertimbangan non moneter yang secara tidak langsung berkaitan dengan pendapatan  meliputi:

a.      Pemilikan dan hak milik

Tidak adanya atau terbatasnya kepemilikan kepemilikan sering menjadi hambatan untuk upaya pelestarian lingkungan, seperti tidak adanya pemilik dari suatu sungaiatau pantai menyebabkan banyak perusahaan dan masyarakat yang membuang limbahnya ke badan sungai atu pantai. Mengapa? Sebab seluruh badan sungai dan pantai adalah bebas akses untuk kepentingan bersama, sehingga setiap individu akan akan memaksimumkan utilitasnya sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Alternatif pemecahannya adalah memberikan hak kepemilikan secara kolektif kepada penggunanya dengan argumentasi bahwa apabila sumber-simber dimiliki secara kolektif maka pemiliknya akan menghindari pemanfaatan yang diskriminatif. Contoh yang nyata adalah pada pemanfaatan hutan dan lahan pertanian yang dapat berkelanjutan, sebab kepemilikannya didefinisikan secara spesifik dan jelas serta aturan-atuyran pemanfaatannya ditetapkan dengan jelas pula. Misalnya di Bali masih banyak lahan yang dikelola bersama berdasarkan awig-awig (peraturan secara tradisional) sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun ada juga pemberian hak kepemilikan yang tidak dapat menjaga kelesatariannya, yaitu pada pemberian hak penggunaan hutan dalam jangka waktu lama (sekitar dua puluh tahunan)/ Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian akan keberlanjutan hak pengelolaansehingga timbul keengganan untuk melakukan upaya pelestarian.

        b. Pendidikan

             Sebenarnya hubungan antara pendidikan dan penggunaan praktik manajemen yang berwawasan lingkungan adalah mutlak, apalagi dalam sektor pertanian. Seperti di Amerika Serikat dan Australia, menunjukkan bahwa para petani yang menggunakan rambu-rambu konservasi tanah dan air adalah mereka ysng memiliki pendidikan. Pendidikan sebenarnya bertujuan untuk menambah pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah pola sikap terhadap permasalahan lingkungan. Perubahan sikap ini sangat penting baik pada Negara maju maupun pada Negara sedang berkembang. Pada Negara maju diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan standar hidupnya, sedangkan pada Negara berkembang untuk mencapai standar hidup seperti Negara maju.

c. Tekanan penduduk

      Terdapat bukti bahwa penebangan hutan secara terus menerus dan penggunaan   lahan kritis yang semakin meningkat disebabkan oleh cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan pengendalian tekanan penduduk sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan lebih relevan  diterapkan di negara dunia ke tiga dibandingkan dengan di negara maju. Banyak ahli berpendapat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah akibat dari kemiskinan. Sehingga untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk langkah kebijakan yang harus dilaksanakan adalah mengurangi kemiskinan. Sedang langkah efektif pengurangan jumlah penduduk adalah dengan keluarga berencana, namun hal ini harus dibarengi dengan peningkatan pendidikan masyarakat. Selain itu harus pula dilakukan desentralisasi, yaitu aktivitas pergerakan tertentu menjauhi pusat kota metropolitan menuju ke daerah-daerah. Sehingga permasalahan lingkungan yang cenderung terjadi di kota besar seperti banjir, kekumuhan dan permasalahan lainnya dapat dikurangi.